Serambi Minang Media Dakwah Sumatera Barat
kasurau – Rencana pembangunan RS Siloam di kawasan Jalan Khatib Sulaiman Padang semakin terancam. Setelah ditolak oleh MUI dan belasan Ormas Islam, kini penolakan datang dari tujuh pasangan calon Walikota-Wakil Walikota Padang. Izin yang diberikan Walikota Padang Fauzi Bahar dianggap sebagai kesalahan besar.
Sebanyak 7 dari 10 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2014-2019 sepakat menolak rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) Siloam di Kota Padang. Penolakan itu disampaikan dalam pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, di Aula MUI, Lantai II Masjid Nurul Iman, Padang, Kamis (24/10).
Adapun tujuh pasangan calon tersebut adalah Emma Yohanna- Wahyu Iramana Putra (EMYU), Ibrahim –Nardi Gusman (IMAM), Kandris Asrin- Indra Dwipa (KAIN), Maigus-Armalis (Mars), Indra Jaya-Yefri Hendri Darmi (Rancak), Syamsuar Syam-Mawardi (SAMA), dan Mahyeldi- Emzalmi (M). Penolakan mereka selain disampaikan secara lisan juga disertai dengan tanda tangan.
Forum itu dihadiri Ketua MUI Sumbar Syamsul Bahri Khatib, Sekretaris MUI Sumbar Edi Safri, Ketua Fatwa MUI Sumbar Gusrizal Gazahar, Ketua Tarbiyah Islamiyah Sumbar Boy Lestari Dt Palindih, dan aktivis ormas Islam yang tergabung pada Forum Masyarakat Minang Anti Pembangunan Superblok Lippo Group dan aktivis organisasi sosial agama lainnya.
Pada kesempatan itu, para wakil dari pasangan calon menandatangani penolakan pendirian RS Siloam beserta pembangunan Superblock Lippo Group. Karena dinilai bertentangan dengan Perda Kota Padang Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan pembangunan tidak sesuai dengan kearifan lokal yang berbasis adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah.
Perda No. 4 Tahun 2012 menyatakan bahwa Jalan Khatib Sulaiman dan Jalan Sudirman Kota Padang ditujukan untuk pengembangan perkantoran Pemerintah Provinsi Sumbar. Kawasan jalan protokol ini bukan ditujukan untuk bisnis, seperti membangun mal, hotel dan rumah sakit.
Pada kesempatan itu, Wahyu Iramana Putra yang hadir dari pasangan EMYU menyatakan akan terus berjuang untuk menolak pendirian RS Siloam, dan merekomendasikan Fraksi Golkar di DPRD Kota Padang untuk menolaknya. Terkhusus pada amdalnya yang tidak sesuai dengan peraturan.
Sementara itu, Kandris Asrin dari pasangan KAIN, merasa sedih terkait pro-kontra Siloam. Karena pemimpin pemerintahan (umara) tidak lagi mendengarkan nasihat pemimpin agama (ulama). Selain itu, pendirian RS Siloam tidak layak dalam kajian teknis dan telah jelas melanggar aturan yang berlaku.
Kandris juga sedih melihat partai-partai di DPRD Kota Padang yang membawa nama Islam, tapi tidak memperjuangkan aspirasi Islam itu sendiri. Partai-partai masih berkamuflase terkait dengan kepentingannya.
Di samping itu, Syamsuar Syam dari pasangan SAMA meminta agar tidak terjadi pertumpahan darah akibat dari pro-kontra yang terjadi. Jika memang pembangunan RS Siloam melanggar aturan, maka sejatinya pembuat kebijakan agar menghentikan kebijakannya. Pihaknya mengimbau agar pembuat kebijakan menegakan aturan berlaku.
Maigus Nasir dari pasangan MARS menyatakan, sikap Fauzi Bahar tidak menghargai dan telah mengkerdilkan kebesaran pemimpin agama (ulama) yang tergabung pada MUI dan ormas Islam. Menurutnya Ulama adalah pewaris para nabi, yang harus didengarkan pertimbangannya.
Ia meminta agar pendirian RS Siloam tidak berdasarkan politik atau kepentingan. Yang akan berakibat fatal terhadap generasi selanjutnya. Pihaknya merasa prihatin dengan kondisi yang terjadi, karena Ulama telah diremehkan . Apalagi ketika Fauzi Bahar melecehkan guru senior Sumbar yaitu Muchtar Naim.
Baginya, tujuan Fauzi Bahar menyediakan 3.000 tenaga kerja di Kota Padang adalah sangatlah baik dan perlu diapresiasi. Namun jika penyerapan 3.000 tenaga kerja dengan menjual akidah, tentu sangat memprihatinkan.
Di tempat yang sama, Ibrahim dari pasangan IMAM menyatakan, sikap pembuat kebijakan tidak lagi memperlihatkan adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah. Seharusnya sebagai kota religius haruslah memperjuangkan syariat Islam. Namun yang terjadi saat ini, kepala daerah mendatangkan investor yang jelas adalah bermisi kristenisasi.
Ibrahim juga menyayangkan pertentangan antara umara (pemimpin pemerintahan) dan ulama (pemimpin agama). Yang seharusnya ada kesepakatan jika keduanya berunding. Bukan malah saling mempertahankan pendapat antara keduanya.
Lain lagi dengan, Indra Jaya dari pasangan RANCAK menyatakan, RS Siloam hanya bagian kecil dari dari kemaksiatan yang terjadi. Baginya banyak persoalan pembentengan adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah yang telah pudar. Karena banyaknya tempat-tempat maksiat di kota Padang. Di mana ulama dan pemimpinnya lengah dengan kemaksiatan terjadi.
Baginya amar makruf nahi munkar adalah sangat penting. RS Siloam adalah bagian terkecil dari persoalan Kota Padang. Namun pihaknya berharap agar pemimpin harus terus membentengi pemerintahan dengan amar makruf nahi munkar.
Pada kesempatan diskusi, Wakil Walikota Padang (cuti) Mahyeldi Ansharullah yang juga calon Walikota Padang dari pasangan M, yang hadir bersama Andre Rosiade menyatakan, pihaknya tidak terlibat dan tidak mengetahui pendirian RS Siloam dan pembangunan Superblock Lippo Group. Karena pada saat peletakan batu pertama, Walikota Padang Fauzi Bahar tidak membicarakan dengannya.
“Saya terkejut waktu itu, pagi-pagi Pak Fauzi meminta saya hadir pada peletakan batu pertama pembangunan Superblock Lippo Group. Padahal sebelumnya saya tidak mengetahui,” katanya.
Namun terkait, tidak dibawa berunding oleh Walikota Padang, Fauzi Bahar, ia enggan memberi keterangan. Karena ia memang tidak dibawa serta dalam perencanaan pembangunan Superblock Lippo Group bersama tim James T Riady.
Sementara itu, Ketua MUI Sumbar, Syamsul Bahri Khatib mengharapkan agar persoalan pro-kontra yang menyita waktu, agar segera terselesaikan. Ia menumpangkan harapan kepada calon Walikota Padang dan Wakil Walikota Padang yang akan memimpin periode 2014-2019. Ia sangat berharap agar yang memimpin nanti, dapat menghentikan pembangunan Superblock Lippo Group. Karena mayoritas masyarakat telah menolaknya.
“Saya hanya bisa berdoa, agar tidak terjadi pembangunan RS Siloam di Kota Padang. Karena selama ini telah banyak energi yang terkuras akibat pro-kontra yang terjadi. Padahal sudah jelas mengandung misi kritenisasi, jika didirikan dan akan merugikan Sumbar nantinya” ungkapnya.
Sementara itu, terkait absennya tiga pasangan calon Walikota-Wakil Walikota Padang pada kesempatan itu, Masfar Rasyid, Ketua Forum Masyarakat Minang Anti Pembangunan Superblok Lippo Group menyatakan, kemungkinan tiga pasangan calon sedang melakukan kampanye atau undangan yang disampaikan ormas Islam dan MUI Sumbar tidak sampai kepada pasangan calon yang diundang.
“Kita masih menerima dan meminta komitmen dari tiga pasangan calon lainnya untuk penandatanganan penolakan Superblock Lippo Group. Karena kita juga mengetahui kesibukan dan ketidaktahuan pasangan calon. Untuk itu, kita masih berpikir positif,” jelasnya. Pasangan calon yang tidak hadir adalah Muhammad Ichlas Elqudsi-Januardi Sumka (Michel-Jadi), Desri Ayunda – James Haliward (DJ), Asnawi Bahar- Surya Budhi (ASB).(mes/inilah/kasurau)
