Serambi Minang Media Dakwah Sumatera Barat
kasurau – Calon Walikota Padang Mahyeldi sebagai Cawako yang paling sedikit harta kekayaannya yakni hanya Rp245.422.146. Sejumlah pengamat memandang bahwa harta kekayaan yang dilaporkan Mahyeldi itu patut dicurigai, menyangkut beberapa jabatan yang pernah diemban kader PKS itu. Mahyeldi sendiri mempersilakan pihak berwenang mengaudit harta kekayaannya.
“Memang segitu harta kekayaan saya, karena selama ini saya tidak pernah macam-macam. Saya hanya mengambil hak saya. Harta itu pun banyak yang saya sumbangkan kepada masyarakat, kepada anak-anak yatim dan sebagainya,” kata Wakil Wal;ikota Padang itu menjawab pertanyaan Haluan di Padang Rabu (18/9) kemarin.
Sebelumnya, Ketua LBH Padang, Vino Oktavia bahkan berani mengatakan Mahyeldi diduga telah melakukan pembohongan publik terkait pelaporan harta kekayaannya.
“Tak masuk akal harta kekayaan Mahyeldi hanya Rp245. 4 22.146, bila melihat jabatan yang pernah dipegangnya selama ini. Empat tahun ia menjadi Wakil Ketua DPRDSumbar, lima tahun menjadi Wakil Walikota Padang, tapi hartanya cuma Rp245.422.146. KPU, KPK dan Panwaslu harus menelusuri hal tersebut,” ujarnya Senin (16/9).
Menurut Vino, jika benar bahwa pelaporan harta kekayaan Mahyeldi itu bohong, maka pembohongan itu akan berindikasi secara hukum dan berimbas kepada upaya menggelapkan harta kekayaan. Seorang pemimpin harus membangun kejujuran.
Sementara itu, Ketua KPU Padang, Alison mengatakan, KPK akan memerifikasi harta kekayaan 10 pasang Cawako yang dilaporkan beberapa hari yang lalu. Verifikasi akan dilakukan 23 September sampai 26 September. Betul atau tidaknya jumlah harta kekayaan para cawako, akan diketahui setelah hasil verifikasi itu keluar.
Pengamat Politik Universitas Negeri Padang (UNP) Eka Vidya Putra juga mempertanyakan nilai harta kekayaan calon walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, yang tergolong sangat rendah, yakni Rp245,4 juta. Angka itu dinilai tidak masuk akal, jika melihat rekam jejak dari yang bersangkutan.
Mahyeldi pernah menjadi pegawai negeri, pernah jadi anggota DPRD Sumbar dengan posisi wakil ketua, dan saat ini menjabat sebagai Wakil Walikota Padang.
“Ini memang perlu dipertanyakan, masa selama jadi pegawai tidak pernah mendapat apa-apa, termasuk ketika jadi anggota dewan, apalagi saat ini sedang menjabat wakil walikota. “PNS saja dalam jangka lima tahun bisa asetnya sebanyak itu,” kata Eka.
Selain itu, lanjutnya, biaya sosialisasi yang ada saat ini, jauh lebih besar dari kekayaan dimiliki. Jika dalihnya itu sumbangan pihak ketiga dan tidak terikat, maka itu juga perlu dipertanyakan, karena semakin banyak sumbangan dalam jumlah besar, akan menjadi beban oleh calon walikota.
“Dalihnya bisa saja seperti itu, namun sumbangan itu juga akan memberatkan pada kerja-kerja yang akan dilakukan walikota nantinya. Karena tidak ada sumbangan cuma-cuma, apalagi dalam ranah politik,” sebutnya.
Ia mendesak, agar pihak terkait melakukan verifikasi sedetail mungkin, agar tidak terjadi pembohongan ke masyarakat. Selain itu, masalah seperti ini juga jadi pelajaran politik bagi masyarakat, dalam melihat calon pemimpinnnya.
“Pihak terkait harus memferifikasi yang sebenarnya. Karena tidak masuk akal tadi. Pegawai rendah saja beli rumah, nilai asetnya mungkin leebih dari itu. Ini pejabat, mantan anggota dewan, dan pernah jadi pegawai. Jadi, banyak patut dicurigai, sedikit juga perlu dicurigai, kenapa bisa demikian,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Padang, Alison mengatakan, KPK akan memerifikasi harta kekayaan 10 pasang cawako yang dilaporkan beberapa hari yang lalu. Verifikasi akan dilakukan mulai 23 September sampai 26 September. Betul atau tidaknya jumlah harta kekayaan para cawako, akan diketahui setelah hasil verifikasi itu keluar.
Berikut ini rincian harta kekayaan Mahyeldi yang didapat Haluan dari KPU Padang. Data tersebut berasal dari KPK. Tanah dan bangunan seluas 170 m2 di Kota Padang, yang berasal dari perolehan hasil sendiri, dari tahun 2003 sampai 2008 seharga Rp98.350.000. Tanah seluas 677 m2, di Kota Padang, yang berasal dari perolehan hasil sendiri, perolehan tahun 2012 seharga Rp135.400.00. Tanah seluas 376 m2, di Kota Padang, yang berasal dari perolehan hasil sendiri, perolehan tahun 2012 seharga Rp75.200.000. Tanah seluas 1.002 m2, di Kota Padang, yang berasal dari perolehan hasil sendiri, perolehan tahun 2013 seharga Rp200. 400.000. Tanah seluas 569 m2, di Kota Padang, yang berasal dari perolehan hasil sendiri, perolehan tahun 2013 seharga Rp113.800.000.
Selain itu, juga ada harta bergerak (alat transportasi dan mesin lainnya) berupa mobil, merk Toyota Kijang Innova, tahun pembuatan 2011, yang berasal dari perolehan hasil sendiri, perolehan tahun 2011 seharga Rp240.000.000. Motor merk Honda, tahun pembuatan 2012, yang berasal dari perolehan hasil sendiri, perolehan tahun 2012 seharga Rp13.000.000.
Harta Bergerak Lainnya berupa logam mulia, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2007 seharga harga Rp30.000.000. Barang-barang seni dan antik, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2012 seharga Rp10.000.000. Benda bergerak lainnya, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2007 seharga Rp12.000.000.
Giro dan setara kas lainnya yang berasal dari hasil sendiri. Harga Rp50.772.140.
Piutang dalam bentuk pinjaman uang Rp140.000.000. Total harta semuanya Rp1.118.922.140.
Utang dalam bentuk pinjaman uang Rp855.000.000. Utang dalam bentuk (penghapusan atas data dilaporkan sebelumnya karena lunas) Rp18.500.000. Total harta Mahyeldi terhitung 9 Juli 2013 -harta tidak bergerak berjumlah Rp623.150.000. Harta bergerak berjumlah Rp495.772.146. Sementara utang berjumlah Rp873. 500.000. Selisihnya Rp245.422.146.
Menurut Mahyeldi, jumlah Rp245.422.146 itu adalah pengurangan dari harta kekayaan dengan utang. “Utang saya yang Rp873. 500.000 itu saya gunakan untuk modal usaha karena saya dan istri saya membuka usaha. Terakhir saya meminjam Rp500 juta ke Bank Syariah Mandiri,” ujar Mahyeldi, Rabu (18/9). (haluan)
