Serambi Minang Media Dakwah Sumatera Barat
kasurau – Masyarakat Minang Sumatera Barat mendatangi kantor DPRD Kota Padang kamis (28/11). Kedatangan mereka untuk menyampaikan penolakan atas rencana pembangunan Super Blok Lippo Grup di Kota Padang. Namun peserta aksi yang hadir ke kantor DPRD hanya disambut oleh anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena sedang dalam masa reses.Perwakilan dari Muhammadiyah Sumatera Barat mengatakan “Kami merasa kecewa karena kedatangan kami hanya disambut oleh tiga orang anggota dewan dan itupun hanya dari satu fraksi yaitu PKS.”Seluruh perwakilan peserta aksi yang ditemui oleh anggota DPRD Kota Padang menuntut untuk segera dilaksanakan rapat Pleno pembatalan izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang terhadap pembangunan Super Blok Lippo GroupWakil Ketua DPRD Budiman dari PKS mengatakan “Kami anggota dewan bisa saja segera melaksanakan rapat Pleno asalkan seluruh anggota Dewan mau hadir dalam rapat tersebut. Namun kami dari Fraksi PKS tidak bisa memaksa anggota dewan dari fraksi lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam rapat pleno.Kewenangan untuk memerintah anggota dewan ada di fraksi masing-masing dan lebih jauh lagi ada di ketua Partainya. Hal itu karena ketua partai berwenang untuk mengganti anggota dewannya di DPRD melalui Pergantian Antar Waktu (PAW) jika mereka tidak taat kepada kebijakan partai” kata dia.Perwakilan Mahasiswa Jimmy Syahputra Ginting mempertanyakan komitmen anggota dewan di DPRD Kota Padang. hal itu dikarenakan para Mahasiswa pernah menemui para anggota dewan dari seluruh fraksi yang ada di DPRD untuk meminta sikap penolakan dan para anggota dewan pun menyatakan sikap penolakannya.“Waktu itu yang menyatakan sikap penolakan secara terang-terangan ada tiga fraksi yaitu PKS, Golkar, dan Demokrat. Bahkan dari Demokrat berani mengatakan jika fraksi mereka menolak pasti dibatalkan karena Demokrat merupakan fraksi mayoritas.” Kata dia
Dia pun mempertanyakan perubahan sikap dua fraksi partai yang berubah ketika di rapat pleno padahal telah menandatangani pernyataan sikap ketika aksi mahasiswa di gedung DPRD sebelumnya.Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Padang Muharlion mengatakan “dari awal kami dari PKS telah menyatakan sikap penolakan terhadap izin pembangunan Rumah Sakit Siloam dan tidak akan merubah sikap kami.”
Menurutnya seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Padang telah mengetahui sikap yang ditunjukan oleh masyarakat Sumatera Barat atas pembangunan Rumah Sakit Siloam dan tahu bahwa akan ada aksi masyarakat ke gedung DPRD.
“Saya sebagai ketua fraksi sengaja memerintahkan anggota fraksi PKS untuk hadir di kantor DPRD menyambut aspirasi dari masyarakat Minang walaupun memiliki jadwal kunjungan masing-masing dimasa reses.”
Fraksi PKS berjanji akan segera mengirim surat kepada sekretaris dewan untuk meminta kepada seluruh fraksi yang ada si DPRD Kota Padang bisa melaksanakan rapat pleno.
Ketua Bidang Fatwa MUI Sumatera Barat Gusrizal Gazahar meminta para mahasiswa mengawal DPRD Kota Padang agar segera melaksanakan rapat Pleno mencabut keputusan sebelumnya yang memberikan izin pembangunan Rumah Sakit Siloam. Dia pun memberi waktu satu minggu kepada DPRD untuk melaksanakan tuntutan masyarakat dan jika tidak mereka berjanji membawa massa yang lebih banyak bahkan siap untuk mendatangi rumah para anggota dewan. (kasurau/liniberita)
