Serambi Minang Media Dakwah Sumatera Barat
kasurau – Aroma praktik suap menyeruak di DPRD Kota Padang sehubungan dengan keputusan rapat paripurna DPRD Kota Padang yang mengesahkanPerda Investasi yang di dalamnya terdapat investasi Rumah Sakit (RS) Siloam, mal, hotel dan sekolah milik Lippo Group. Wakil Ketua DPRD Kota Padang yang juga anggota Fraksi PKS, Budiman, mengaku pernah mendengar dan mendapatkan informasi tentang perkabar suap tersebut.
“Mengenai ada atau tidaknya isu mengenai suap terhadap anggota dewan oleh investor RS Siloam, saya pernah dengar dan mendapatkan informasi itu,” kata Budiman yang juga mantan Ketua DPD PKS Kota Padang.
Namun dia menganggap informasi itu hanya sebagai cerita yang berseliweran saja. Baginya yang pasti PKS secara bulat menolak investasi RS Siloam dan itu harga mati. “Kami dari PKS menolak. Dan itu berdasarkan aspirasi dari masyarakat, ulama, ormas Islam kepada kami selaku wakil rakyat,” katanya.
Sumber Haluan di DPRD Kota Padang menyebutkan rumor besaran suap kepada anggota DPRD Kota Padang sehubungan dengan persetujuan terhadap Perda investasi RS Siloam melalui rapat paripurna berkisar pada angka Rp50 juta. Untuk unsur pimpinan di fraksi dan kelembagaan dewan besaran pembagiannya beragam dan lebih besar jumlahnya. “Dengan suap yang diterima dewan, maka mereka memberikan izin bagi investor RS Siloam untuk menanamkan modalnya di Kota Padang,” kata sumber tersebut.
Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang Gustin Pramona yang juga ikut menolak investasi RS Siloam mengatakan, soal penolakkan dirinya, itu adalah persoalan internal partai. Ia menolak sendiri, karena proses dan subtansial Perda yang dibawa ke Rapat Paripurna tidak sesuai dengan peraturan dan AD/ART partai.
“Seharusnya, setiap hasil keputusan pansus disampaikan ke anggota fraksi dan partai. Namun, hal tersebut tidak dilakukan,” katanya. Jadi, mengenai setuju atau tidaknya, pimpinan dan pansus tidak menyampaikan ke anggota fraksi dan partai.
Menurut Gustin seharusnya, segala keputusan mesti diambil secara musyawarah dan mufakat.
Selain itu, ia juga konsisten dengan sikap yang pernah dinyatakan secara terbuka terkait dengan investasi RS Siloam. “Saya pernah melakukan penandatanganan pernyataan menolak invetasi Siloam saat mahasiswa dari HMI berdemo ke DPRD KOta Padang. Jadi, saya bersikap konsisten sampai sidang paripurna untuk menolak,” katanya. (haluan)
