Serambi Minang Media Dakwah Sumatera Barat
kasurau – Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang Wahyu Iramana Putra saat berstatus sebagai Calon Wakil Walikota Padang suaranya sangat lantang menolak rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) Siloam milik Lippo Group. Tapi usai kalah Pilkada, sikapnya berubah 180 derajat. Sebagai dampaknya, Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Padang pun menyetujui Perda Investasi yang di dalamnya terdapat persetujuan atas investasi RS Siloam.
Wahyu Iramana Putra membantah, kalau anggota Fraksi Golkar terlibat dalam isu suap yang selama ini merebak di DPRD Kota Padang, sehubungan dengan rekomenasi dari DPRD Kota Padang terhadap investasi RS Siloam yang juga satu kesatuan dengan mal, hotel dan sekolah.
“Anggota Fraksi Partai Golkar bersih dari isu suap, maupun suap, dan kami tidak main-main dalam mengambil keputusan,” katanya kepada Haluan, Selasa (19/11). Ia merasa aneh, kenapa untuk rekomendasi saja ada salah satu fraksi di DPRD yang menolak. Apalagi, sampai melakukan voting menolak.
Sebelumnya pada Kamis (24/10) di Sekretariat MUI Sumbar, Komplek Masjid Nurul Iman, Padang, Wahyu Iramana Putra menandatangani surat pernyataan menolak investasi RS Siloam. Bahkan, pada kesempatan itu selain menandatangani surat pernyataan bersama dengan tujuh calon pasangan walikota lainnya, Wahyu juga mengeluarkan pernyataan keras soal RS Siloam. Wahyu menyatakan akan terus berjuang untuk menolak pendirian RS Siloam, dan merekomendasikan Fraksi Golkar di DPRD Kota Padang untuk menolaknya. Terkhusus pada amdalnya yang tidak sesuai dengan peraturan.
Namun kemarin, sikap Wahyu berubah. Menurutnya, persoalan, investasi Siloam hanya rekomendasi dari DPRD ke Pemko Padang. Dan, dalam aturannya merupakan hal yang biasa. Menurutnya, keputusan yang diambil Partai Golkar berdasarkan kepentingan rakyat yang bersifat positif.
“Selain itu, lima anggota Fraksi Partai Golkar setiap mengambil keputusan selalu berkonsultasi dengan partai sebelum disampaikan ke publik. Karena, fraksi adalah perpanjangan tangan partai dalam menampung aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Dikatakannya, investasi RS Siloam hanya rekomendasi, tapi masyarakat menilai menerima secara utuh. “Dengan motto “Suara Golkar Suara Rakyat” tentunya Partai Golkar mengambil keputusan secara terbuka,” sebutnya.
Selain itu, tidak ada kekhawatiran pada Partai Golkar dengan merekomendasikan investasi RS Siloam karena telah dilakukan musyawarah mufakat dengan suara rakyat. “Indonesia bukan negara Islam, kan tidak mungkin ditolak. Asalkan, investor Siloam memenuhi aturan dan sesuai dengan ABS SBK,” katanya. (haluan)
