Serambi Minang Media Dakwah Sumatera Barat
KASURAU – Demo penolakan terhadap investasi yang dilakukan oleh James T Riady di Padang semakin banyak terlihat kejanggalan-kejanggalan dalam proses perijinannya. Dan berikut akun @triomacan2000 yang cukup kontroversi mengungkap rahasia-rahasia korupsi di negri ini di twitter, menyebutkan penyimpangan-penyimpangan dalam proses perijinan sehingga investasi bermuatan misi kristenisasi ini dapat hari di Padang.
Mari kita simak twit dari @triomacan2000
Polemik dan aksi massa demo menolak rencana pembangunana RS Siloam dan Lippo Superblok di Padang ternyata menghasilkan bau busuk
Bau busuk itu ditimbulkan oleh dugaan mark up harga jual tanah pemda Padang kepada Lippo Grup dari Rp. 1.5 juta/m2 jadi Rp. 4.5 juta/ma
Artinya ada mark up 300% atau 3 juta/m2 atas 16.000 m2 atau mark up 48 miliar yg diduga masuk kantong Walikota Padang Fauzi Bahar
Ada 2 kemungkinan terhadap mark up ini. Harga pasar tanah memang 1.5 juta /m namun walikota menjual mahal 4.5 juta/m.
Atau, harga tanah 4.5 juta tapi hny dilaporkan atau disepakati 1.5 juta/m. Yg jelas ada bau busuk korupsi di pelepasan tanah pemda tsb
Apakah @KPK_RI atau @kejaksaan_RI atau @mabespolri mau usut dugaan korupsi 48 M Walikota Padang yg mau berakhir masa jabatanya ini ? Monggo
Pengusutan korupsi pada pelepasan aset pemda sebenarnya tdk sulit karena mudah dicari keanehannya. Sama ketika Jokowi korupsi di Solo
Bedanya, Jokowi terlalu kasar korupsinya di pelepasan aset bangunan hotel Maliyawan Solo dimana Jokowi terima suap dan kolusi dgn Lukminto
Hotel Maliyawan yg tanahnya milik pemda Jateng dan bangunannya milik pemda solo, kok,bisa jatuh ke tangan Lukminto tnp lelang dan diam2
Barulah setelah ketahuan Jokowi kolusi dgn Lukminto, jokowi pura2bego dan glembuk dgn beralasan bhw penjualan aset pemda ga perlu izin DPRD
Setelah diributkan DPRD dan rakyat, penjualan bangunan hotel maliyawan yg diam2, barulah Jokowi susulkan surat mohon izin ke DPRD, terlambat
Artinya, tindak pidana pelanggaran hukum dan prosedur dan suap telah terjadi dan Jokowi patut diusut @KPK_RI utk korupsinya itu. Berani?
