Serambi Minang Media Dakwah Sumatera Barat
KASURAU – Hasil rapat perwakilan mahasiswa dari perguruan tinggi se-Sumatera Barat yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Tolak Siloam (FMTS), Selasa (10/12) malam, memutuskan, mahasiswa akan menggelar aksi damai ke kantor balai kota dan DPRD Padang pada Kamis (12/12).
Ferdi Ferdian, Ketua Presidium FMTS mengatakan, mahasiswa sepakat menolak investasi Lippo Group di Padang dari segala aspek. “Setelah kami telaah dan kaji, kami menemukan bukti-bukti bahwa banyak ditemukan pelanggaran dalam pembangunan Superblock Lippo Group di Jalan Khatib Sulaiman. Untuk itu, kami menolak pembangunan Lippo Group dan meminta Walikota Padang mencabut izinnya tanpa negosiasi yang panjang,” ujarnya usai rapat bersama puluhan perwakilan organisasi dan lembaga kampus perguruan tinggi di Sumbar, di Masjid Nurul Iman.
Namun ia tidak menyebutkan berapa jumlah mahasiswa yang akan ikut dalam aksi regional Sumbar tersebut, karena pihaknya akan memberikan kejutan untuk Pemko dan DPRD Padang.
Ia melanjutkan, sebelum menuju lokasi sasaran aksi, mahasiswa berkumpul di kampus masing-masing pada pukul 08.00, kemudian berkumpul di Masjid Nurul Iman. Seperti aksi ormas Islam sebelumnya, mahasiswa akan dilepas oleh MUI Sumbar. Namun mahasiswa tidak akan melakukan long march ke lokasi, melainkan akan diangkut dengan bus.
Sementara itu, Ahmad Mahbubi, Ketua FMTS mengungkapkan, sejauh ini pihaknya telah menyebarkan undangan kepada seluruh organisasi atau lembaga kampus di seluruh Sumatera Barat, untuk ikut bergabung dalam aksi tersebut. Pihaknya juga telah mengirimkan surat izin menggelar aksi ke pihak kepolisian.
Yudilfan Habib, koordinator ormas Islam se-Sumatera Barat menegaskan, jika terjadi hal-hal di luar dugaan yang dilakukan oleh mahasiswa pada aksi nanti, ia meminta kepada pihak berwenang agar jangan menyalahkan mahasiswa, melainkan menyalahkan dirinya. “Saya bertanggung jawab penuh terhadap aksi yang dilakukan mahasiswa terhadap aksi tolak Siloam. Saya juga memohon kepada adik-adik mahasiswa, untuk tidak melakukan tindakan radikal, karena orang Minang adalah orang beradat dan berbudi baik,” tuturnya.
Habib juga menegaskan, jika pada aksi nanti ada pihak-pihak yang mencoba mengintervensi mahasiswa, maka pihaknya akan melakukan tindakan preventif. Untuk itu, ormas Islam akan mengikuti aksi tersebut dengan tujuan mengawasi dan melindungi mahasiswa. Namun ia percaya pihak kepolisian akan melindungi para mahasiswa.
Ketua Bidang Fatwa MUI Sumbar, Gusrizal Gazahar mengimbau mahasiswa agar tetap melakukan cara-cara yang baik dalam melakukan aksi dan fokus kepada tujuan. Mahasiswa jangan terpancing jika ada isu-isu negatif yang disusupi oleh pihak luar. Kemudian, ia juga mengingatkan agar mahasiswa tidak terprovokasi jika nanti ada reaksi dari pihak lain, karena itu adalah tugas pihak berwajib.
“Saya sangat berharap kepada pihak kepolisian untuk menjaga mahasiswa yang demo. Dan jika nanti ada demo liar, itulah saatnya polisi menjalankan aturan hukum,” harapnya.
Ia juga mengimbau Pemko Padang, agar jangan lagi mempertahankan keinginan untuk memberikan izin pembangunan Lippo, sebab pembangunan tersebut menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Menurutnya, Pemko Padang sebaiknya mendahulukan kemaslahatan masyarakat ketimbang kepentingan lain.
Sebelumnya, Ketua Badan Koordinasi Nasional, Husni Hadi pekan lalu yang menyampaikan pesan walikota yang tidak bisa hadir pada forum pembahasan izin Siloam, bahwa Fauzi Bahar siap mencabut izin investasi Lippo Group asalkan dengan musyawarah. Terkait pernyataan Walikota Padang itu, Yudilfan Habib menjawab, ia heran dengan pernyataan walikota itu. “Saya tak habis pikir dengan pernyataan walikota yang bersedia mencabut izin asal dengan musyawarah. Mengapa mencabut izin pakai musyawarah, sementara dulu ketika memberi izin tidak pakai musyawarah. Ini aneh,” imbuhnya. (haluan)
