Serambi Minang Media Dakwah Sumatera Barat
KASURAU – Jika tak ada aral melintang, hari ini (19/2) Gubernur Sumbar Irwan Prayitno melantik Erizal Agus menjadi Pj Wali Kota Padang, di Gubernuran Sumbar. Sebanyak 300 undangan sudah disebar untuk menghadiri pelantikan tersebut.
“Besok direncanakan pelantikan Pj Wako Padang. Tentunya, Pj Wako yang dilantik besok, harus mensukseskan pelaksanaan pilkada putaran kedua,” ujar Sekprov Sumbar Ali Asmar usai pelantikan pejabat eselon III dan IV di lantai 2 kantor Gubernur.
Secara khusus, Ali meminta semua pihak tidak terlalu membesar-besarkan soal pelantikan Pj Wako tersebut. Apalagi belakangan, persoalan itu sudah merembet ke mana-mana. “Mari kita lepas Wali Kota Padang Fauzi Bahar dengan tenang. Beliau sudah banyak jasanya. Segala pekerjaan yang masih tersisa, biar diselesaikan Pj Wako atau wali kota definitif,” ujarnya.
Pemko Padang dan Pemprov Sumbar, kata Ali, tak ubahnya seperti kakak beradik. Selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, pemprov akan membina pemerintah kabupaten/kota. “Kita tak mau persoalan ini dibesar-besarkan lah. Ini proses yang biasa saja terjadi,” ucapnya.
Soal tuduhan gubernur memfasilitasi demonstran menolak pembangunan superblok Lippo Group, Ali menegaskan bahwa gubernur tidak pernah memfasilitasi aksi demontrasi tersebut. “Kami perlu meluruskan informasi yang tidak benar itu. Tidak pernah sedikit pun, kami menjelek-jelekan Fauzi Bahar saat aksi demonstrasi itu terjadi,” ucapnya.
Ali menceritakan, pada awalnya pemprov melakukan upacara yang biasa setiap bulannya, baru saja selesai upacara rombongan para demonstran telah berada dipintu gerbang. Pemprov belum sempat memindahkan peralatan upacara baik podium serta tenda.
“Demonstran datang, jadi kami belum selesai membereskannya. Mereka pinjam peralatan itu pada satpol PP. Satpol PP memberikan izin, dengan massa sebanyak itu kan susah pula menolaknya,”ucapnya.
Asisten I Setprov, Devi Kurnia juga membantah bahwa gubernur mensponsori demo. Terlebih lagi, provinsi tidak berwenang soal pelanggaran perda tata ruang. “Aset pemda tak pernah digunakan salah satu partai politik tertentu,” ujarnya.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sudah membentuk tim untuk menyikapi tuduhan yang dialamatkan padanya. Kemarin (18/2), tim ini sudah mengadakan rapat dengan SKPD terkait untuk mengambil langkah hukum dan lainnya.
“Kita telah membuat satu tim untuk menyikapi tudingan tersebut, dan sore ini (Selasa, red) rencananya saya akan memimpin rapat dengan SKPD terkait termasuk dengan bagian hukum. Tujuannya, untuk membicarakan langkah apa yang akan diambil. Kita juga akan mengkaji soal adanya pro-kontra di tengah masyarakat mengenai investasi Lippo Group saat ini,” ujar Dewan Syuro PKS tersebut di sela-sela peringatan hari jadi Kabupaten Sijunjung.
Di sisi lain, Kesatuan Pedagang Pasar (KPP) Kota Padang menggantungkan harapan agar muncul pemimpin yang amanah, aspiratif, mampu memperbaiki kota, serta membangun kembali terminal bus dan angkot di Pasar Raya Padang.
“Kita berharap Kota Padang bisa semakin baik dalam berbagai hal. Mulai pembangunan kota, ekonomi, pendidikan yang bermuara pada kesejahteraan warga kota,” harap Ketua KPP Kota Padang, Asril Manan kepada wartawan di Pasar Raya, kemarin.
Lintas ormas yang terdiri atas MTKAAM, Forum Libas, Paga Nagari dan perwakilan mahasiswa berharap, Komisi IV DPRD Sumbar bisa memfasilitasi untuk menjernihkan persoalan soal rencana pembangunan superblok Lippo Group. Bahkan Ketua MTKAAM Irfianda Abidin bersedia menalangi pengambilalihan lahan yang menjadi sorotan tersebut.
(padek)
