Serambi Minang Media Dakwah Sumatera Barat
KASURAU – Walikota Padang Mahyeldi mengunjungi pemilik tanah yang terkena pembangunan irigasi Bandar Lurus Maransi, Senin (24/6) di Siteba, Nanggalo. Kehadiran pimpinan Kota Padang ini berhasil melunakkan hati Jumangi, pemilik tanah yang sebelumnya berat hati melepas tanahnya. Sebab, Jumangi menilai penggantian kerugian jauh dari yang ia harapkan.
Mahyeldi memahami keberatan Jumangi yang telah berjuang bertahun – tahun untuk bisa memiliki tanah tersebut. Namun, untuk kepentingan pengendalian banjir di kawasan Sungai Sapih, Kuranji, Air Pacah, Kurao Pagang dan Siteba tanah itu terkena proyek dan harus dibebaskan. Tanah seluas 1.400 meter itu penggantiannya sesuai harga yang ditetapkan tim appreisal yaitu, Rp 320 ribu per meter.
“Pak Jumangi telah bersedia melepas tanah beliau sesuai harga yang ditetapkan tim independen. Saya yakin, di Kota Padang ini warganya sangat menyadari pentingnya pembangunan. Ini harus kita apresiasi,” kata Mahyeldi.
Dijelaskan, harga yang telah ditetapkan tim penilai independen (appreisal) tidak bisa diakal – akali karena sudah merupakan ketentuan hukum. “Jika kita langgar itu, maka berurusan dengan hukum,” ujar Walikota.
Sementara itu, Jumangi mengaku sangat tersanjung dengan kedatangan Walikota ke rumahnya. Ia yang semula berat hati melepas tanah tersebut karena sedikit meragukan penetapan harga sesungguhnya. Tetapi karena Walikota langsung yang menjelaskan, ia merasa yakin dan lebih ikhlas melepas tanah tersebut untuk kepentingan pembangunan irigasi.
“Mudah – mudahan bagi kami ini ada hikmahnya. Karena ini untuk kepentingan pembangunan maka saya mengikhlaskan,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama Walikota juga bertemu dengan pemilik tanah lainnya, Warnim. Pengusaha ini memiliki tanha yang terkena proyek seluas 126 meter.
Senada dengan Jumangi, dari semula ia juga sudah mendukung proyek pengendalian banjir tersebut. Hanya ia merasa kurang puas karena dalam penetapan harga ia tak intensif dilibatkan.
“Dari semula kami sangat mendukung, tapi karena penetapan harga tahu – tahu sudah ditetapkan. Jadinya kami merasa tak ada transparansi,” katanya.
Dengan adanya penjelasan dari Walikota langsung ia bahkan mengatakan mendukung 200 persen dan ikhlas seikhlas – ikhlasnya. “Saya percaya Walikota, maka saya dukung 200 persen dan seikhlas – ikhlasnya,” tukas Warnim.
Sementara itu, Kabag Pertanahan Setda Kota Padang Amasrul menyebutkan, dengan telah setujunya pemilik tanah Jumangi dan dan Warnim, maka hingga sekarang sudah 35 persil tanah yang dibebaskan, tinggal sekitar 100 persil lagi yang harus diselsaikan. “Selebihnya berada di kawasan Sungai Sapih dan Kurao Pagang,” kata Amasrul.
(*)
