Serambi Minang Media Dakwah Sumatera Barat
serambiMINANG.com – Gubernur DKI Jakarta, Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) tak gentar dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Tanpa ragu, ia bahkan akan melaporkan BPK kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila temuan mereka salah.
Menurutnya, apabila pembelian RS Sumber Waras ini dibatalkan, justru DKI akan mendapat masalah yang lebih rumit. Oleh karena itu DKI pun harus tetap meneruskan rencana pembelian lahan rumah sakit ini.
“Makanya harus terus, [bila] dibatalkan, kami bakal lebih kena. Mending terus diuruskan, suratnya beres, semua biaya dia (Sumber Waras). Nanti yang menghukum itu (kalau ada temuan) bukan BPK, tetapi KPK, jaksa, polisi. Makanya saya tanya Ibu Dien (Kadis Kesehatan sebelumnya) terima kick back duit atau enggak? Kalau enggak, enggak usah takut. Kalau BPK masih ngotot, kita bawa saja ke KPK!” tegas Basuki di Balai Kota, Jakarta, Jumat (21/8).
Sebab, kata Basuki, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun anggaran 2014 di DKI Jakarta, BPK menyampaikan adanya temuan sebesar Rp 191 miliar karena DKI kelebihan bayar. Namun, Rumah Sakit Sumber Waras juga dipastikan enggan mengembalikan kelebihan bayar tersebut. Terlebih transaksi itu sudah dilakukan negosiasi dan dengan harga yang terbilang murah.
“Makanya, saya bilang ini buah simalakama. BPK mau tarik enggak hasil investigasi temuan review-nya salah? Pasti enggak mau, gengsi,” ujar Basuki.
Ahok mengatakan, transaksi sudah terjadi, sehingga sesuai tata negara, uang yang sudah diberikan tidak bisa dikembalikan. Apalagi sudah ada sertifikat, sehingga tidak bisa hanya dikembalikan tetapi RS Sumber Waras justru harus membelinya kembali.
“Kalau beli kembali dia maunya harga tahun lalu. Kalau dia beli dengan harga tahun lalu, boleh enggak kami jual dengan harga tahun lalu? Enggak boleh, karena nilai tanahnya sudah naik,” katanya. (islam-institute)
