serambiMINANG.com – Setelah sebelumnya Ade Armando,Pakar komunikasi Universitas Indonesia dan Paramadina menggulirkan ide kontroversi dengan menyatakan bahwa praktek ibadah haji tidak sejalan dengan pembangunan yang mensejahterakan rakyat miskin.
“Ini yang sekarang tampaknya terjadi dengan ibadah haji dan umrah. Dalam pandangan saya, yang bisa saja salah, pelaksanaan ibadah haji dan umrah di Indonesia tidak sejalan dengan upaya membangun kesejahteraan masyarakat miskin Indonesia”, ungkapnya. (Baca: Ade Armando Meragukan Perintah Allah Tentang Ibadah Haji Karena Dianggap Hanya Pemborosan Saja)
Kali ini kembali ide nyeleneh datang justru dari orang nomor satu di republik ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Jokowi berkeinginan jika dana haji milik masyarakat yang berjumlah triliunan di investasikan ke dalam bentu insfrakstruktur.
“Karena menurut presiden, investasi berbentuk infrastruktur sangat menguntungkan,” ujar Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, di Istana Bogor, Jumat (5/6/2015) kutip serambiminang.com dari okezone.com.
Sekedar informasi, akumulasi dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2014 mencapai Rp73,79 triliun. Bila ditarik sampai tahun 2022, diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp147,67 triliun.
Dengan besaran dana itu, kata Lukman, Jokowi menginginkan dana tersebut harus dikelola dengan baik dengan diisi oleh kalangan profesional, bukan dari orang-orang politik.
“Semua dana haji, dikelola badan keuangan pelaksanaan haji. Soal bentuk investasi apa nanti yang direalisasikan, itu ditangan pengelola. Itu kewengan penuh mereka, nanti dalam bentuk syariah,” tuturnya.
Kata dia, siapapun yang akan mengisi BPKH harus profesional dalam menjalankan tugasnya.
“Harus profesional, bukan orang politik. Harus transparan dan akuntabel karena mengelola sangat besar,” pungkasnya.