Serambi Minang Media Dakwah Sumatera Barat
serambiMIANG.com – Reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diharapkan dapat memberikan perubahan pada kondisi bangsa ke arah yang lebih baik. Menteri-menteri yang baru dilantik, diminta untuk lebih terbuka kepada publik tentang program kerja mereka setelah menjabat.
“Mereka harus transparan sejak awal menjabat, karena hal itu akan menjadi modal awal kepercayaan publik kepada mereka. Pasalnya, mereka ditunjuk di kala kondisi negara sedang menurun atau kurang menggembirakan,” ujar Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Rabu (12/8/2015).
Untuk itu mereka dituntut melakukan perbaikan kondisi bangsa dan meningkatkan harapan publik. Mengenai ketokohan, kredibilitas, kapabilitas, dan integritas mereka, Abdulhamid menilai itu hak prerogatif presiden. Namun rekam jejak mereka dinilainya dapat menumbuhkan harapan publik.
Seperti Rizal Ramli yang pernah menjabat Menko Perekonomian dan Kepala Bulog pada era Presiden Gus Dur, menurutnya memiliki keberpihakan pada rakyat, kepentingan nasional, terbuka, pekerja keras dan suka turun ke lapanagan. Dari sikapnya itu, Rizal dinilai cocok dengan karakter Susi Pudjiastuti sebagai menteri yang dikoordinasinya.
Sosok Pramono Anung Wibowo meskipun belum pernah duduk di kabinet, tetapi pernah menjabat Sekjen PDIP dan Wakil Ketua DPR RI, sehingga menurut Abdulhamid, kapasitasnya cukup untuk menjabat Seskab. Sikap keterbukaan Pramono juga sudah terlatih ketika duduk di DPR, baik sebelum jadi wakil ketua maupun pada saat menjabat wakil ketua DPR. Seperti halnya Rizal Ramli yang aktif di dunia kemahasiswaan pada era 70-an, pengalaman organisasi Pramono Anung juga cukup panjang sebagai aktivis Prodem angkatan 80-an yang berpihak pada rakyat.
“Para menteri dan kepala badan yang baru sangat dituntut terbuka dengan program-program yang akan mereka kerjakan karena kondisi Indonesia akhir-akhir ini sempat menurun dan beberapa kalangan masyarakat sudah acuh dengan ekspektasi mereka,” ujarnya.
Abdulhamid menjelaskan, jika para menteri dan kepala badan yang baru ini dapat meyakinkan rakyat tentang kebijakan yang akan mereka ambil, maka ekspektasi dan optimisme rakyat akan meningkat. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan kembali rakyat kepada Presiden Jokowi dan pemerintahan secara umum.
“Hal penting lain adalah mereka harus menyatakan ingin bekerja dan bersikap terbuka kepada rakyat atau publik terkait anggaran di kementerian yang ia pimpin dan tentang kekayaan pribadi mereka,” kata Abdulhamid.
KIP juga berharap agar para menteri menjalankan Open Government Indonesia (OGI) yang kini sudah dijalankan Indonesia dan harus terus dikembangkan. Menurutnya, Indonesia kini termasuk menonjol dalam open government di mata dunia. Para pejabat baru ini diharapkan terbuka kepada publik dan menjalankan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Keterbukaan informasi selain meningkatkan partisipasi rakyat juga akan menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik, mencerdasarkan kehidupan bangsa, dan sebagai upaya pencegahan korupsi. Apalagi dalam visi, misi dan program aksinya pasangan Jokowi-JK sudah jelas menyebutkan transparansi dan keterbukaan informasi. Bahkan sudah menyebut UU Keterbukaan Informasi Publik juga. Dalam RPJMN 2015 – 2019 juga dengan jelas ada pengarusutamaan trasparansi dan keterbukaan informasi publik. (detik)
