Serambi Minang Media Dakwah Sumatera Barat
serambiMINANG.com – Kenaikan tunjangan DPR yang belakangan cukup meresahkan masyarakat, direspon postifi oleh Fraksi PKS di DPR dengan cara menolak dan mengembalikan jika tunjangan tersebut memang benar naik dan mendorong agar tunjangan tersebut dialihkan untuk rakyat kecil.
“Fraksi PKS DPR menyatakan rencana kenaikan tunjangan pejabat negara tidak usah dilanjutkan atau dibatalkan, dan alangkah eloknya tunjangan tersebut dialihkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 19 September kemarin kutip serambiminang.com dari sindonews.com.
Menurut Jazuli, perekonomian Indonesia saat ini semakin terpuruk dan ekonomi rakyat semakin sulitimbas pelemahan rupiah dan semakin lambatnya pertumbuhan ekonomi sehingga tidak tepat jika kenaikan tunjangan DPR saat ini dilanjutkan. Apalagi pertumbuhan rakyat miskin di Indonesia terus bertambah dan PHK terjadi dimana-mana.
“Apalagi data BPS terkini merilis jumlah rakyat miskin bertambah 860 ribu. Sementara pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 30 ribu orang,” ujarnya.
Pernyataan Jazuli didukung oleh pernyataan Sekretaris Fraksi PKS di DPR, Sukamta, yang menilai PKS akan menolak dan mengembalikan kenaikan tunjangan DPR tersebut jika terjadi.
“Saya kira akan begitu (kenaikan tunjangan akan dikembalikan). Itu konsekuensi logis sikap yang dipilih PKS,” kata Sekretaris Fraksi PKS DPR Sukamta saat dihubungi, Senin (21/9/2015) kutip serambiminang.com dari detik.com.
Sukamta juga menambhakn bahwa saat ini diperlukan kepekaan dari para anggota DPR atas rakyat kecil saat ini yang masih jauh dari kesejahteraan.
“Bukan saat yang bagus. Saat ini, yang diperlukan adalah sensitivitas anggota dewan untuk berempati kepada masyarakat,” tandasnya.
