serambiMINANG.com- Presiden Joko Widodo iharapkan mampu melawan upaya-upaya yang bertujuan melemahkan lembaka anti korupsi Indonesia (KPK). Upaya pelemahan KPK cukup menjadi sorotan lantaran salah satu janji presiden Jokowi saat berkampanye ada pilpres 2014 adalah pemberantasan korupsi.
Adanya implikasi kegagalan presden Jokowi dapat terlihat dari banyaknya isu-isu yang bertentangan dengan janji Jokowi saat kampanye dalam pilpres lalu. Isu mengenai pemilihan Budi Gunawan, revisi RUU KPK, dan pelemahan KPK menjadi masalah yang fundamental di Indonesia dan menjadi ancaman kronis.
“Pemilihan Budi Gunawan, isu mengenai revisi RUU KPK, dan agenda pelemahan KPK, itu merupakan implikasi langsung dari kegagalan Jokowi untuk membangun blok politik yang kuat dalam menghadapi blok kekuatan poltik yang korup yang selama ini menjadi masalah yang fundamental di Indonesia,” kata Adnan Topan Husodo pegiat dari Indonesian Corruption Watch (ICW) seperti dilansir bbc (20/10/2015)
Pelemahan KPK itu akan menguntungkan sebagian Parpo, politisi, dan pengusaha yang menjadi pendukung Jokowi.
“Kita harus dorong Jokowi untuk lebih berani mengatakan tidak dan mengganti orang-orang terdekatnya yang memiliki agenda lain di luar agenda Nawa Cita yang ia janjikan. Jangan terlalu lama mengambil keputusan,” kata Adnan
Permasalahan yang terus berulang ini perlu ditanggapi dengan tanggap, karena jika tidak akan terus menjangkit dan semaakin berefek buruk bagi bangsa Indonesia.
“Jika pendekatan ini terus berulang, maka akan melelahkan … kita ingin melihat adanya ketegasan dalam pemberantasan korupsi, penegakkan HAM, dan tata kelola pemerintah yang lebih akuntabel dan lebih transparan,” jelas Wardani.