Serambi Minang Media Dakwah Sumatera Barat
serambiMINANG-Paket kebijakan Ekonmi Jilid III yang diumumkan pemerintah Joko Widodo dirasa belum menyentuh rakyat kecil. Kebijakan-kebijakan yang diberikan hanya mengakomodir kepentingan para pengusaha, bukannya menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rakyat kecil.
“Di mana, pemerintah hanya menurunkan harga BBM jenis Solar bersubsidi dan non-subsidi dengan besaran hanya Rp 200 per liter. Sementara untuk harga Premium yang justru banyak digunakan masyarakat miskin tidak mengalami perubahan, yakni sebesar Rp 7.300 – Rp 7.400 per liter,” ungkap Studies Mangasa Agustinus Spahutar, pengamat ekonomi dari Management Economy Development (Mecode) seperti dilansir intelijen (12/10/2015)
Semua kebijakan dari pemerintah yang telah diumumkan bukan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang utama. Masalah utama saat ini adalah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menurunnya pendapatan masyarakat. Masalah utama masyarakat ini mengakibatkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat.
Penurunan harga BBM sebesar Rp 200 per liter dinilai belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Tapi itu semua kan cuma harapan. Pertanyaan selanjutnya, apakah benar nanti konsumsi akan meningkat, apakah nanti industri benar akan menurunkan harga barang produksinya. Kan ini sekarang pendapatan masyarakat sedang mengalami penurunan, kemudian malah ada PHK di mana-mana, dari mana mau meningkatkan,” jelasnya
Harapan pemerintah supaya terciptanya lapangan pekerjaan baru dengan melonggarkan birokrasi investasi dirasa belum bisa meyakinkan masyarakat untuk menjadi solusi atas permasalahan masyarakat sekarang ini.
“Kemudian, pemerintah juga berharap segala macam kemudahan yang diberikan dengan melonggarkan birokrasi investasi nantinya dapat tercipta lapangan kerja baru. Akan tetapi, itu hanya sebatas harapan yang belum tentu nantinya terealisasi atau menjadi solusi,” papar Agustinus.
