Serambi Minang Media Dakwah Sumatera Barat
serambiMINANG.com- Gerakan kuliah di jalan telah mewarnai 1 tahun pemerintahan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia pada 20 Mei silam. Kini (28/10/2015) Mahasiswa kembali menyelenggarakan aksi Sidang Rakyat berisi penyampaiyan dakwaan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo satu tahun terakhir.
Aksi Sidang Rakyat yang diikuti mahasiswa seluruh Indonesia ini diwadahi jaringan BEM Seluruh Indonesia (BEM SI). Lebih dari 2000 mahasiswa yang hadir yang berasal dari 57 kampus se Indonesia menyuarakan jeritan rakyat yang telah lama menderita akibat banyaknya kegagalan-kegagalan yang dicapai pemerintahan Joko Widodo satu tahun pemerintahnnya.
“Kami datang kesini dari berbagai penjuru nusantara untuk menyidangkan Bapak Jokowi atas pencapaian-pencapaian pemerintahannya selama 1 tahun ini,” tegas Bambang Irawan, Koordinator Pusat BEM SI sekaligus Presiden Mahasiswa Univ. Lampung, seperti dilansir bemindonesia (29/10/2015).
Masing-masing perwakilan mahasiswa menyampaikan dakwaan terhadap Presiden Joko Widodo di 8 bidang yang meliputi Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, Hukum, Energi, Kemaritiman, Lingkungan, dan Pangan pada aksi Sidang Rakyat tersebut. Sidang Rakyat kemudian ditutup dengan pembacaan Putusan Majelis Hakim yang disambut teriakan prihatin dari mahasiswa peserta aksi.
“Dengan memperhatikan seluruh dakwaan dan kesaksian yang telah disampaikan, maka Majelis Hakim Sidang Rakyat memutuskan bahwa Presiden Jokowi telah gagal menjalankan pemerintahan RI dalam kurun waktu satu tahun ini dan memerintahkan Presiden Jokowi untuk merealisasikan seluruh tuntutan mahasiswa yang telah disebutkan dalam dakwaan selamat-lambatnya 100 hari kerja dari sekarang,” tutup Bambang Irawan, yang didaulat menjadi Hakim Ketua didampingi Reido Deskumar (Presma Univ.Andalas) serta Andi Aulia Rahman (Ketua BEM UI) sebagai Hakim Anggota
“Adapun hal-hal yang kami angkat dalam dakwaan ini adalah seputar keberpihakan Presiden Jokowi terhadap rakyat kecil yang masih kami pertanyakan. Ada banyak sekali blunder kebijakan yang dilakukan. Mulai dari melepaskan harga BBM ke mekanisme pasar, pelemahan terhadap agenda anti korupsi, implementasi JKN yang masih amburadul, status freeport yang masih belum jelas, sampai penanganan asap yang begitu lamban,” ujar Bambang dalam Konferensi Pers sesaat setelah Sidang Rakyat ditutup.
”Kami berharap putusan Sidang Rakyat yang dibacakan tadi dapat segera direalisasikan oleh Presiden. Apabila gagal terealisasi, Jokowi akan kami minta mundur dari jabatannya sebagai Presiden,” tegas Bambang.
