Serambi Minang Media Dakwah Sumatera Barat
SerambiMINANG.com – Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan beberapa hal terkait alasan sikap sentimen Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kepada alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di lingkungan Pemprov DKI. Karena hal itu juga, Gubernur berkeras agar bagaimana caranya IPDN dibubarkan.
“Jadi gini, ada prilaku-prilaku dari temen-temen alumni (IPDN) yang menurut penelitian pimpinan itu kurang pas. Kita lihat juga ada prilaku eksklusivitas gitu ya, terus membuat kelompok-kelompok sendiri,” ujar Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (7/9/2015).
Lasro mengakui beberapa waktu lalu Gubernur pernah melaporkan alumni IPDN terkain kinerja yang kurang baik. Ahok, lanjut dia, menyebut para alumni IPDN hanya baik tampak verbal saja. “Jadi bapak (Ahok) bilang secara verbal bagus, tapi secara subtansif banyak yang kurang gitu. Ya contoh, kalau bikin surat lama,” terang Lasro.
Namun, mantan Kepala Dinas Pendidikan itu enggan membenarkan tentang pernyataan Gubernur yang dengan gamblang menyebut alumni IPDN kerap bermain anggaran dengan mengumpulkan dana-dana terselubung. Dia juga mengaku tidak akan secara spesifik mengawasi alumni IPDN.
Menurut Lastro, yang perlu dilakukan inspektorat adalah mengawasi sebanyak 72 ribu PNS DKI. Hanya saja, atas temuan yang dilontarkan Gubernur akan menindaklanjuti sikap eksklusivitas para alumni IPDN. “Tentu hasil itu akan jadi pengamatan kita. Kalau ada yang ekslusif juga engga bagus, buat apa ekslusif itu,” tandas dia.
Sebelumnya, secara mendadak Ahok mengkritisi keberadaan alumni IPDN yang ada di lingkungan Pemprov DKI. Dia mengungkapkan, banyak alumni IPDN di lingkungan Pemprov DKI justru menjadi ‘bos kecil’ dengan mengumpulkan para alumni lain untuk bermain anggaran.
“Jadi saya bilang Bapak Ibu jangan nilep duit PKL, pura-pura enggak tahu, apalagi jagain alumni IPDN, itu banyak yang kurang baik juga ini. Maunya kumpul-kumpul, ngumpulin duit untuk bisa lapor ke oknum jaksa, takut diperiksa lapor inspektorat. Saya tahu,” ujarnya meghimbau kepada ratusan pejabat DKI bari di Balai Kota Jakarta, pekan lalu.
Dengan begitu, Ahok mengaku pernah menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bagaimana caranya IPDN dapat dibubarkan.
“Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi, Pak kalau bisa IPDN dibubarkan saja Pak, untuk apa ada sekolah IPDN saya bilang, kalau masuknya juga enggak jelas gimana tes-nya, lulusnya bagaimana,” kata Ahok menirukan pembicaraannya dengan Jokowi.
