Mantan Kepala Staf TNI AL: Sulit berunding dengan Cina, karena Cina menganggap Laut Cina Selatan sebagai Halaman Belakang

serambiMIANANG.com – Pengamat menilai upaya perundingan untuk menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan dengan Cina dinilai sulit. Maka Indonesia harus mempersiapkan skenario terburuk dengan Cina, yaitu berperang.

“Sulit berunding dengan Cina, karena Cina menganggap Laut Cina Selatan sebagai back yard-nya (halaman belakang),” kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana (Purn) Ahmad Sucipto dalam diskusi bertema “Kita dan Sengketa Laut Cina Selatan” di Restoran Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu, 30 Juli 2016.

Menurut Sucipto, banyak teori yang membahas kemungkinan eskalasi bersenjata dalam sengketa Laut Cina Selatan. Menurut dia, rakyat Indonesia tidak usah terlalu jauh berpikir soal teori-teori tersebut. Yang terpenting adalah apa yang harus dikerjakan kalau skenario buruk itu terjadi. Menurut Sucipto, dalam sengketa ini, Indonesia harus siap dengan short sharp war.

Short sharp war adalah perang cepat untuk memukul musuh pertama kali. Perang ini harus dimenangi dalam kesempatan pertama karena sangat menentukan dalam perundingan dan perang-perang selanjutnya. Sucipto berujar, Indonesia harus siap dengan jenis perang short sharp war karena kecil kemungkinannya perang sengketa Laut Cina Selatan terjadi dengan perang berlarut-larut.

Menurut Sucipto, negara-negara besar, termasuk Cina, pasti tidak ingin perang berlarut-larut karena nilai strategis Laut Cina Selatan dalam lalu lintas perdagangan. “Makanya yang akan terjadi adalah perang cepat. Tapi, kalau itu terjadi di Indonesia, kita jangan sampai kalah. Begitu kalah, akan tercatat dalam sejarah bangsa kita bahwa kita pernah kalah,” ucapnya.

Salah satu bentuk kesiapan itu adalah memperkuat Natuna sebagai pangkalan utama atau pangkalan operasional yang lengkap yang menjadi basis operasi gabungan tiga matra TNI. Sucipto menuturkan ujung tombak menyiapkan skenario terburuk itu ada pada TNI. “TNI harus meyakinkan Kementerian Pertahanan, Komisi Pertahanan DPR, dan presiden tentang langkah dan strategi apa yang akan diambil,” tutur Sucipto.(tempo)