Beranda / Berita / Adat Minangkabau Beserta Asal Usul Nama Minangkabau

Adat Minangkabau Beserta Asal Usul Nama Minangkabau

ADAT MINANGKABAU – Adat merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, kebiasaan, norma, kelembagaan dan hukum adat yang biasa dikerjakan pada suatu daerah. Jika adat ini tidak didirikan maka akan terjadi kerancuan yang menyebabkan sanksi yang tidak tertulis oleh masyarakat setempat pada pelaku yang diaggap melanggar.

Adat merupakan landasan bagi kekuasaan para Rajo atau Penghulu (pemimpin masyarakat adat) dan digunakan dalam menjalankan kepemimpinan masyarakat adat sehari-hari. Semua peraturan hukum dan perundang-undangan disebut dengan Adat dan landasannya adalah tradisi yang diwarisi secara turun menurun danjuga syariat Islam yang sudah lama dianut oleh masyarakat Minangkabau.

Pengertian Adat Minangkabau

Secara etimologi, kata adat berasal dari bahasa sanskerta yaitu “Adat”. “A” berarti tidak, sedangkan “Adat” memiliki arti benda, jadi adat yaitu sesuatu yang tidak mengandung nilai kebendaan. Dari segi etimologi adat adalah nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau yang memiliki fungsi sebagai pedoman dan pegangan hifup agar lahir ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Nilai adat tersebut yaitu budi. Nan kuriak kundi, Nan Merah sago, Nan baik budi, nan indak baso.

Jadi nilai-nilai adat tersebut bersifat immaterial atau tidak bersifat material, dalam bahasa adat disebut dengan istilah baso, pareso, malu dan sopan. Keempat unsur tersebut merupakan unsur yang integral dari budi. Dan budi adalah hakekat dari ajaran adat Minangkabau.

Adat Minangkabau merupakan peraturan dan undang-undang atau juga hukum adat yang dipakai pada kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, terutama masyarakat yang tinggal di Sumatera Barat atau Ranah Minang. Pada batas tertentu, adat Minangkabau juga berlaku dan digunakan oleh masyaraat Minang yang tinggal di daerah perantauan diluar daerah Minangkabau.

Adat Minangkabau Menurut Ahli

H. Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu, berpendapat bahwa Adat Minangkabau merupakan tata nilai yang mengatur kehidupan masyarakat Minangkabau, baik itu kehidupan pribadi maupub kehidupan dalam bermasyarakat yang berlandaskan pada budi pekerti mulia, sehingga tercipta kemanan, kebahagiaan, ketertiban, kesejahteraan lahir dan bathin.

Saat ditanyakan pada orang tua atau niniak mamak yang banyak menetahui seluk beluk adat minangkabau, khususnya mengenai pengertian adat yang sesungguhnya. Pada umumnya merekan akan menjawab dengan menyatakan kenyataan-kenyataan yang ada pada alam, fenomena alam serta sifat alam dan sebagainya. Sebagai contoh:

Adat api mambaka, Adat aia mambasahi. Adat ayam bakotek.  Adat murai bakicau. Adat gunuang timbunan kabuik. Adat lurah timbunan aia. Gabak dihulu tando ka hujan. Cewang di langik tando ka paneh.

Jadi jika kita simpulkan pendapat mereka mengenai pengertian adat Minagkbau adalah kenyataan-kenyataan atau ketentuan yang ada pada alam dan disekitarnya sebagaimana telah diciptakan oleh Allah Maha Pencipta.

Segi Adat Minangkabau

Jika kita perhatikan adat menurut Adat Minangkbau maka bisa kita simpulkan dari kaidah adat yang berbunyi: “Sawah diaguah bapamatang, Ladang diagiah bamintalak, Rimbo diagiah bajiluang. Hutan diagiah ba karatau. Babedo tapuang jo sadah. Babakeh minyak jo aia, balain kunduo jo labu.”

Maksud dari kaidah adat ini yaitu ketentuan-ketentuan bermasyarakat di Minangkabau yang ditumpukan pada budi pekerti agar terciptanya keamanan, kesejahteraan dan ketertiban dalam bermasyarakat.

3 Ketetapan Utama Adat Minangkabau

Aturan adat diciptakan berdasarkan pada tiga ketetapan utama adat Minangkabau. Dua ketetapan yang pertama ditetapkan oleh Dt. Parpatih Nan Sabatang dan Dt. Katumanggungan, diantaranya:

Pertama: “Ulayat Adat Milik Bersama”, artinya tidak ada kepemilikan individu pada ketetapan adat Minangkabau. Untuk pengaturan pemanfaatannya ditetapkan oleh Niniak mamak sebagai pembua kebijakan.

Baca :   Mensos Sebar Mobil Anti Galau, Ada-Ada Saja

Kedua: “Penurunan Ulayat Aadat Pada Perempuan Garis Ibu”. Kaum perempuan memiliki amanah sebagai pemegang ulayat adat dan diwariskan pada anak perempuannya sebagai pemegang estafet ulayat adat. Perempuan pemegang ulayat adat dikenal juga dengan istilah “Bundo Kanduang”.

Ketetapan ketiga Masyarakat Adat Minangkabau ditetapkan diatas puncak Bukit Pato Marapalam. Kesepakatan para pemimpin adat dan pemuka agama islam, kaum ulama menyepakati untuk menambahkan satu ketetapan adat untuk melengkapi dua ketetapan yang sebelumnya sudah ada, yaitu:

Ketiga: Islam Agama Masyarakat Adat Minangkabau“. Akibat dari ketetapan ketiga tersebut di masyarakat adat lahir satu lagi kutub kepemimpinan dalam masyarakat yang memiliki tugas menjaga dan juga membimbing masyarakat pada segi agama Islam yaitu Alim Ulama.

Tiga ketetapan adat tersebut dikenal juga dengan istilah Tali Tigo Sapilin” adat Minangkabau yang menyatukan masyarakat adat sebagai satu kesatuan masyarakat adat Minangkabau. Dengan begitu maka adat Minangkabau dianggap sempurna, dua ketetapan adat Minangkabau yang tumbuh dari tanah disempurnakan dengan ketetapan yang berasal dari langit. Kesempurnaan tersebut dikenal dengan “Adat Nan Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” (ABS-SBK).

Majelis Musyawarah Adat Minangkabau

Kepemimpinan masyarakat bertumpu pada tiga majelis musyawarah yang masing-masing memiliki peran di masyarakat Lembaga kepemimpinan tersebut dikenal dengan istilah “Tungku Tigo Sajarangan” (TTS). Komponen lembaga tersebut terdiri dari:

  1. Majelis Musyawarah AlimUlama, majelis ini memiliki tugas sebagai pengontril, pengarah dan penilai mewakili peran Tuhan (Nan Bana) pada kesesuaian kebijakan-kebijakan yang dibuat sesuai ajaran Islam sebagai agama masyarakat adat. Majelis ini bertanggung jawab menjaga pelaksanaan ajaran agama islam di masyarakat adat Minangkabau.
  2. Majelis Musyawar Niniak Mamak, majelis pembuat kebijakan, baik itu untuk pemanfaatan ulayat adat, maupun untuk kebijakan lainnya yang akan diterapkan di masyarakat adat.
  3. Majelis Musyawarah Bundo Kanduang, majelis pemegang ulayat adat Minangkabau beserta harta-harta bersama lainnya dan juga memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan generasi penerus masyarakat adat Minangkabau.

Lembaga adat TTS tersebut ada di setiapan tingkatan komunitas yang memiliki ulayat adat, seperti “Komunitas Nagari” Pemilik “Ulayat Adat Nagari”, “Komunitas Suku” pemilik “Ulayat Adat Suku” dan “Komunitas Kaum” serta “Ulayat Adat Kaum”.

Penghulu merupakan pimpinan tertinggi dari setiap komunitas, yaitu pemimpin yang dipilih dari kaum Niniakmamak sebagai pemimpin komunitas suku, kaum atau Nagari.

Dari struktur masyarakat yang terbentuk oleh penerapan ketetapan adat tersebut maka terciptalah sebuah masyarakat adat yang terpimpin yang menciptakan adegium adat tentang konsep kepemimpinan adalah: “Kamanakan Barajo Ka Mamak, Mamak Barajo Ka Pangulu, Pangulu Barajo Ka Mufakat, Mufakat Barajo Ka Nan Bana, Nan Bana berdiri sendiriNyo”.

Seorang Penghulu atau Raja memegang kekuasaan karena keturunan dan juga kekuasaan itu menjadi sah sebab didukung oleh para Ulama yang memeganng otoritas agama dalam masyarakat sebagai Implementasi adagium Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Masyarakat adat Minangkabau sudah mengalami tiga periode pemmerintahan yang diantaranya, yaitu Kerajaan Pagaruyuang abad ke-14, Pemerintahan Kolonial Belanda abad ke-17 dan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hingga saat ini. Kerajaan Pagaruyuang adalah kerajaan yang didirikan oleh Adityawarman, keturunan raja Majapahit.


Tentang Fadhil Ramli

Lihat Juga

Menyambut Ramadhan Dengan Melakukan Hal Berikut

Menyambut Ramadhan – Wahai kaum muslimin, hendaknya kita mengetahui salah satu nikmat Allah yang banyak …

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: