Arsip Label: pajak

seramiMINANG.com – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menunjukkan keseriusan mengejar kewajiban pajak dari Google Asia Pacific Pte Ltd yang berdomisili di Singapura. Setelah mendapat penolakan dari Google untuk diperiksa, langkah investigasi akan segera dilaksanakan. Bila merunut ke belakang, pantauan Ditjen Pajak terhadap Google memang merujuk kepada beberapa negara …

serambiMINANG.com – Meninggalnya seorang juru sita pajak dan anggota satuan pengamanan Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak menimbulkan luka mendalam bagi jajaran Ditjen Pajak. Juru sita yang bernama dan Parada Toga Fransiano dan angoota satuan keamanan bernama Soza Nolo Lase meninggal ketika melaksanakan tufgasnya dalam penagihan pajak kepada seorang pengusaha. Keduanya dibunuh …

serambiMINANG.com – Facebook, Google, Twitter, dan Yahoo memiliki banyak pengguna di Indonesia. Perusahaan multi nasional tersebut seharusnya membayar pajak di Indonesia karena mendapatkan penghasilan dari Indonesia. “BKPM tentu mendukung badan usaha yang semestinya mengikuti ketentuan seperti membayar pajak dan tidak dipungkiri memang tadi yang disebutkan (twitter, google, facebook, yahoo) memberikan …

serambiMINANG.com – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan paket kebijakan untuk mendongkrak nilai rupiah yang terpuruk hingga mencapai titik terendah dalam 17 tahun terakhir. Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan paket kebijakan tersebut berkaitan dengan sektor riil, sektor keuangan, deregulasi, dan pemberian insentif pajak atau tax holiday. “Pertama, (kebijakan) ini akan membuat …

serambiMINANG.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil mempertanyakan sikap Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro yang telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.010/2015 Tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan. “Saya menyesalkan dan mempertanyakan sikap pemerintah yang memasukkan …

serambiMINANG.com – Pemerintah melalui peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 158/PMK.010/2015 yang membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk diskotik justru akan merusak moral bangsa. “Untuk mendapatkan pendapatan pajak bukan membebaskan PPN untuk diskotik maupun hiburan malam. Ini merusak moral bangsa,” ungkap pemikir Islam, Muhammad Ibnu Masduki dalam pernyataan kepada intelijen, Sabtu …